TIMELINES iNEWS Investigasi | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mempercepat finalisasi regulasi pengelolaan tambang rakyat untuk memberikan akses legal bagi masyarakat sekaligus menertibkan aktivitas penambangan ilegal. Kepala Dinas ESDM Aceh, Taufik, ST., M.Si.. menjelaskan bahwa pengaturan ini menjadi langkah strategis agar kegiatan pertambangan dapat berjalan sah, aman, produktif, dan berkelanjutan.
Taufik menyebutkan, pengelolaan tambang rakyat dimulai dari penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota dengan batas maksimal 100 hektare per blok dan disertai data potensi mineral. Usulan tersebut nantinya akan dievaluasi tim teknis dan ditinjau langsung di lapangan untuk memastikan tidak berada di kawasan terlarang atau tumpang tindih dengan izin perusahaan.
Sejumlah daerah seperti Aceh Barat, Aceh Jaya, Pidie, Gayo Lues, dan Aceh Tengah telah mengajukan penetapan WPR, namun sebagian masih perlu penyempurnaan dokumen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah WPR ditetapkan, masyarakat yang ingin menambang diwajibkan membentuk koperasi atau badan hukum lokal untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IPR diberikan maksimal 10 hektare untuk koperasi dengan masa izin 10 tahun, serta 5 hektare untuk UMKM atau perseorangan dengan masa izin 5 tahun.
Pemerintah juga membuka jalur prioritas melalui permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bagi koperasi dan ormas keagamaan yang memiliki tata kelola tambang yang baik.
Dinas ESDM Aceh memastikan proses perizinan dipermudah selama persyaratan dipenuhi. Pengawasan akan dilakukan bersama DLHK, Kepolisian, dan Kejaksaan agar tambang rakyat tidak menjadi celah aktivitas ilegal ataupun perusakan lingkungan.
“Masyarakat diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri ke jalur legal. Namun jika tetap beroperasi tanpa izin, penegakan hukum akan dilakukan,” tegas Kadis ESDM
Pemerintah Aceh saat ini sedang menyiapkan Pergub dan Kepgub sebagai landasan teknis tata kelola, pengajuan izin, serta pembinaan tambang rakyat. Regulasi tersebut ditargetkan segera rampung agar masyarakat dapat mulai mengakses izin secara resmi.
Tujuan kebijakan ini menyeimbangkan peningkatan ekonomi rakyat, penyerapan tenaga kerja, peningkatan PAD, serta perlindungan lingkungan. *[Yahbit]
