Foto: TLii .Lahan Kekeringan dan Gangguan Irigasi Picu Ancaman Gagal Panen di Bireuen,
TIMELINES iNEWS Investigasi | BIREUEN, ACEH — Masyarakat petani di Kabupaten Bireuen menghadapi ancaman serius gagal panen akibat kemarau panjang yang diperparah oleh terganggunya aliran air irigasi serta distribusi air bersih dari PDAM.
Kondisi ini telah berlangsung sejak pertengahan Ramadhan 1447 Hijriah hingga saat ini dan berdampak luas, baik pada sektor pertanian maupun kebutuhan air rumah tangga warga.
Gangguan tersebut dipicu oleh bencana hidrologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dampaknya, suplai air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengalami pemadaman, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sumber utama air irigasi yang berasal dari kawasan Teupin Mane, Kecamatan Juli—yang selama ini menjadi penopang pengairan sawah di wilayah Kuala dan sekitarnya—kini tidak berfungsi optimal.
Saluran irigasi tersumbat akibat timbunan lumpur yang terbawa banjir bandang pada 26 November 2025 lalu. Hingga kini, kondisi tersebut belum sepenuhnya tertangani.
Akibatnya, lahan persawahan yang telah ditanami padi mulai mengalami kekeringan. Tanah terlihat mengering bahkan retak-retak, sementara tanaman padi saat ini telah memasuki fase berbunga yang sangat membutuhkan pasokan air stabil.
Geuchik Gampong Cot U Sibak, Zarkasyi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi gagal panen di wilayahnya.
Ia menyebutkan, sekitar 35 ribu hektare lahan yang ditanami padi dan hortikultura terancam gagal panen jika pemerintah tidak segera turun tangan mencari solusi.
“Jika program ketahanan pangan ini ingin berhasil, pemerintah perlu mempertimbangkan pembangunan sumur bor. Idealnya, satu unit sumur bor dapat melayani sekitar tiga hektare lahan pertanian,” ujarnya.
Senada dengan itu, Tokoh yang juga calon Geuchik Gampong Lancok-lancok, Masdar Ali, menyampaikan bahwa distribusi air PDAM Tirta Peusangan di wilayahnya tidak stabil. Air terkadang mengalir pada malam hari, namun dengan debit yang sangat kecil.
Sementara itu, di sejumlah gampong seperti Cot U, Cot Batee, Cot Laga Sawa, Ujong Blang Aroen, Ujong Blang Mesjid, Kita Baro, Krueng Juli Timur dan Barat, Cot Tring, hingga Lhok Awe Baroh, aliran air PDAM dilaporkan padam total.
Berdasarkan pantauan lapangan, sebagian petani yang memiliki kemampuan ekonomi mulai mengambil inisiatif dengan membuat sumur bor di lahan pertanian mereka. Biaya yang dikeluarkan berkisar antara Rp700 ribu hingga Rp1 juta per titik. Namun, tidak semua petani mampu melakukan hal serupa karena keterbatasan biaya.
Di sisi lain, masyarakat umum juga mengeluhkan krisis air bersih akibat terhentinya distribusi PDAM. Selama hampir setengah bulan terakhir, warga terpaksa membeli air galon mineral dengan harga Rp30 ribu hingga Rp40 ribu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mandi, mencuci, dan keperluan lainnya.
Salah seorang warga Gampong Cot Laga Sawa, Kecamatan Kuala, Mahmudi, berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak hanya mengancam hasil panen, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan program ketahanan pangan nasional.
- “Jika tidak segera ditangani, tanaman padi yang sedang dibudidayakan masyarakat, khususnya di wilayah kami, berpotensi mengalami kekeringan parah dan gagal panen.
Dampaknya bisa dirasakan hingga satu tahun ke depan,” ujarnya.
Mahmudi juga menjelaskan bahwa pola tanam di wilayah tersebut dilakukan dua kali dalam setahun, disertai tanaman sela hortikultura seperti semangka dan melon. Namun, tanpa dukungan pasokan air yang memadai, seluruh pola tanam tersebut terancam gagal.
Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Pertanian, Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera melakukan langkah antisipatif.
Upaya pemulihan jaringan irigasi serta normalisasi distribusi air bersih dinilai sangat mendesak guna menyelamatkan sektor pertanian dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Tanpa penanganan cepat dan tepat, krisis ini dikhawatirkan akan berdampak lebih luas terhadap perekonomian masyarakat serta ketahanan pangan di Kabupaten Bireuen. [Yahbit]
