Timelinesinews | Poso, Sulawesi Tengah- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso, Sulawesi Tengah, mencatat penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah hingga triwulan II tahun 2025 mencapai Rp120,52 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 15.371 orang.
“Total penyaluran TPG, Tunjangan Khusus Guru (TKG), dan Tambahan Penghasilan sampai dengan triwulan II 2025 sebesar Rp120,52 miliar,” kata Kepala KPPN Poso Yosi Rizal Adyanto dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025 di Poso, Rabu.
Ia menegaskan KPPN Poso berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan daerah melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, yakni Dana TPG bagi ASN Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun rincian penyaluran di empat kabupaten wilayah kerja KPPN Poso, yaitu Kabupaten Poso sebesar Rp31,25 miliar untuk 3.587 penerima, Morowali Rp30,93 miliar untuk 4.387 penerima, Tojo Una-Una Rp32,89 miliar untuk 4.309 penerima, dan Morowali Utara Rp25,46 miliar untuk 3.088 penerima.
“Penyaluran dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening masing-masing guru penerima sehingga prosesnya lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Menurut Yosi, penyaluran DAK Nonfisik, termasuk TPG, merupakan instrumen pemerintah dalam memperkuat layanan pendidikan di daerah. “Kesejahteraan guru adalah kunci utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan skema penyaluran langsung ini, guru dapat segera menerima haknya tanpa hambatan administrasi,” katanya menambahkan.
Ia berharap tunjangan ini dapat meningkatkan motivasi guru, memperkuat mutu pendidikan, serta mendukung lahirnya generasi Indonesia yang unggul.
Selain itu, KPPN Poso juga terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan ketepatan data penerima agar tidak ada guru yang terlewat menerima haknya.
Forum Konsultasi Publik, lanjut dia, menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan dalam rangka memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas layanan KPPN, khususnya dalam mengawal pencairan APBN di wilayah kerja Poso, Morowali, Tojo Una-Una, dan Morowali Utara. ANTARA/RED
