TLii| SULTENG Parigi Moutong, 2 Februari 2025 – Masalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) semakin menjadi polemik. Kepala Desa (Kades) Buranga mengklaim bahwa Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya telah mengantongi IPR. Namun, pernyataan ini mendapat bantahan keras dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rizal.
Rizal dengan tegas menyatakan bahwa klaim Kades tidak memiliki dasar yang jelas dan belum bisa dipertanggungjawabkan.
“Semuanya bohong, belum bisa dipertanggungjawabkan. Dasarnya adalah wilayah itu belum ber-IPR, koperasi yang disebutkan juga belum memiliki IPR. Saya berani katakan ini karena dinas-dinas terkait seharusnya memberikan surat tembusan ke pemerintah kecamatan, kabupaten, maupun desa, tetapi hingga kini kami belum menerimanya,” ujarnya kepada awak media, Minggu (2/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan bahwa setelah melakukan koordinasi dan konfirmasi ke berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan, Polsek Ampibabo, serta Tata Ruang Kabupaten, mereka juga tidak memiliki dokumen terkait izin tersebut.
“Saya sudah bertanya langsung ke Tata Ruang Kabupaten dan meminta salinan surat izin. Jawabannya adalah mereka tidak memiliki dokumen tersebut. Artinya, izin ini masih belum jelas legalitasnya. Seperti kendaraan yang memiliki STNK tetapi tidak memiliki BPKB,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rizal menantang Kades untuk membuktikan keabsahan izin tersebut dengan menunjukkan surat tembusan dari instansi terkait.
“Jika benar izin itu sah, seharusnya saya sebagai perwakilan masyarakat memiliki surat tembusan dari pihak penanam modal. Karena tidak ada dokumen tersebut, saya dengan tegas menyatakan izin ini belum resmi dan masih dalam tahap wacana,” katanya.
Terkait wacana pembagian keuntungan untuk kesejahteraan masyarakat, Rizal juga menyatakan ketidaksetujuannya. Menurutnya, program tersebut tidak muncul dari hasil musyawarah desa dan tidak diputuskan dalam forum resmi yang melibatkan masyarakat, Bumdes, maupun koperasi.
“Koperasi itu hanya nama, kapan koperasi pernah berbuat sesuatu? Jika memang keputusan ini merupakan hasil musyawarah bersama yang dituangkan dalam berita acara dan notulen, saya pasti sependapat. Namun, saya sudah menanyakan kepada Kades dan tidak ada dokumen tersebut,” tegasnya.
Rizal juga mempertanyakan pernyataan Kades terkait legalitas izin, mengingat proses penyusunan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) hingga IPR baru dilakukan di masa kepemimpinan Gubernur Rusdy Mastura, bukan Gubernur sebelumnya, Longki Djanggola.
“Kalau kita bicara kesejahteraan, tanpa adanya tambang pun masyarakat Buranga masih bisa hidup. Sekarang boleh saja berbicara soal hasil dan pembagiannya, tetapi apakah Irfan Daeng berani mempertanggungjawabkan jika ada korban jiwa akibat pertambangan ini?” tantangnya. VNC/RED
