Di balik piring makanan yang diterima jutaan siswa setiap hari, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesungguhnya sedang membangun sebuah mesin ekonomi baru di tingkat desa.
Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia ini memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih luas dari sekadar bantuan pangan.
Jika dilihat dari skala operasional dan aliran anggarannya, MBG berpotensi menjadi salah satu program dengan perputaran ekonomi terbesar yang langsung menyentuh masyarakat akar rumput.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data terbaru menunjukkan bahwa puluhan ribu dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.
Jika target nasional sekitar 30.000 dapur tercapai, maka dampak ekonomi yang ditimbulkan akan semakin besar. Setiap dapur diperkirakan mempekerjakan sekitar 50 pekerja dari masyarakat sekitar. Artinya, pada skala tersebut program ini berpotensi menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja langsung.
Dengan asumsi upah pekerja dapur sekitar Rp120.000 per hari dan enam hari kerja dalam seminggu, setiap pekerja memperoleh penghasilan sekitar Rp2,88 juta per bulan.
Jika dikalikan dengan jumlah pekerja dalam skenario 30.000 dapur, maka total perputaran uang dari gaji pekerja saja dapat mencapai sekitar Rp4,32 triliun setiap bulan atau sekitar Rp51,8 triliun per tahun.
Angka ini menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program gizi, tetapi juga program penciptaan lapangan kerja berskala nasional.
Namun arus ekonomi terbesar dari MBG justru datang dari kebutuhan bahan pangan yang harus disuplai setiap hari.
Setiap dapur MBG memiliki kapasitas produksi hingga sekitar 3.000 porsi makanan per hari.
Jika rata-rata biaya per porsi sekitar Rp10.000, maka satu dapur membutuhkan sekitar Rp30 juta bahan makanan setiap hari.
Dalam satu bulan operasional, kebutuhan bahan pangan per dapur bisa mencapai sekitar Rp720 juta.
Jika angka tersebut dikalikan dengan target 30.000 dapur, maka potensi belanja bahan pangan dapat mencapai lebih dari Rp259 triliun per tahun.
Bahkan dengan perhitungan yang lebih konservatif—misalnya rata-rata hanya 2.000 porsi per hari—perputaran ekonomi dari belanja pangan tetap dapat mencapai sekitar Rp144 triliun per tahun.
Dengan demikian, jika digabungkan antara belanja bahan pangan dan pembayaran upah pekerja dapur, total perputaran ekonomi yang dihasilkan program MBG dapat berada di kisaran Rp200 hingga Rp300 triliun per tahun.
Angka tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu program negara dengan dampak ekonomi langsung terbesar bagi masyarakat desa.
Dampak ini terasa terutama di sektor pertanian dan peternakan.
Dapur MBG membutuhkan pasokan beras, telur, ayam, sayuran, buah-buahan, dan berbagai bahan pangan lainnya setiap hari.
Permintaan yang stabil ini dapat menjadi pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Bagi banyak daerah, kehadiran dapur MBG berarti adanya pembeli tetap bagi hasil produksi mereka.
Selain petani, program ini juga menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya.
Penggilingan padi, pemasok sayur, pedagang bahan makanan, jasa transportasi, hingga usaha kecil yang menyediakan bumbu dan perlengkapan dapur turut terlibat dalam rantai ekonomi MBG.
Dengan kata lain, dapur MBG berfungsi sebagai simpul ekonomi baru yang menghubungkan berbagai pelaku usaha lokal.
Namun di balik angka-angka ekonomi tersebut, terdapat cerita nyata dari masyarakat yang merasakan langsung dampak program ini.
Di berbagai desa, keberadaan dapur MBG memunculkan antusiasme besar dari masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Tidak sedikit dari mereka yang rela antre untuk mendaftarkan diri agar bisa bekerja di dapur MBG.
Posisi pekerjaan yang tersedia cukup beragam, mulai dari koki, asisten lapangan, tim pengemasan makanan, tim pengiris bahan makanan, petugas kebersihan, hingga sopir kendaraan distribusi.
Bagi sebagian keluarga di desa, pekerjaan di dapur MBG menjadi salah satu sumber penghasilan yang sangat berarti di tengah meningkatnya tuntutan ekonomi.
Berdasarkan hasil pantauan penulis di lapangan, beberapa posisi bahkan menuntut kerja fisik yang cukup berat.
Tim pengiris bahan makanan misalnya mulai bekerja sejak pukul 14.00 WIB hingga sekitar pukul 23.30 WIB untuk menyiapkan seluruh bahan yang akan dimasak.
Setelah bahan siap, tim koki mulai bekerja sejak pukul 00.00 WIB hingga menjelang pagi untuk memasak makanan yang akan didistribusikan kepada para siswa.
Rutinitas tersebut tentu bukan pekerjaan ringan. Jam kerja yang panjang dan ritme kerja yang padat membuat pekerjaan di dapur MBG menjadi cukup melelahkan.
Namun bagi banyak ibu rumah tangga di desa, kesempatan kerja ini tetap sangat berharga.
Di tengah keterbatasan lapangan kerja di daerah, mereka tetap bersedia menjalani pekerjaan tersebut demi membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
MBG sebagai Strategi Ketahanan Nasional
Selama ini masyarakat melihat program Makan Bergizi Gratis (MBG) semata sebagai program sosial untuk membantu pemenuhan gizi anak-anak.
Namun sejumlah pandangan mulai mengungkap bahwa program ini memiliki dimensi yang lebih luas.
MBG tidak hanya sekadar kebijakan kesejahteraan, tetapi juga bagian dari strategi besar pembangunan manusia Indonesia.
Dalam perspektif yang lebih mendalam, MBG dapat dilihat sebagai bentuk transformasi konsep pertahanan nasional modern.
Pertahanan negara saat ini tidak lagi hanya diukur dari kekuatan alat utama sistem persenjataan atau kekuatan militer semata, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya.
Anak-anak yang sehat, kuat, dan bergizi baik hari ini adalah fondasi bagi produktivitas, daya saing ekonomi, serta ketahanan bangsa di masa depan.
Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik hingga gangguan rantai pasok pangan dunia, kemampuan sebuah negara untuk memastikan rakyatnya tetap memiliki akses terhadap pangan bergizi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial.
Program MBG, dalam konteks ini, dapat menjadi salah satu instrumen negara untuk memperkuat daya tahan biologis dan sosial masyarakat ketika menghadapi krisis.
Lebih jauh lagi, MBG juga berpotensi membangun ekosistem ketahanan pangan di tingkat lokal.
Program ini menggerakkan petani, pelaku UMKM pangan, serta dapur-dapur komunitas di berbagai daerah.
Dengan demikian terbentuk jaringan distribusi pangan yang lebih kuat, lebih mandiri, dan menjangkau hingga ke tingkat desa.
Jika dikelola dengan baik, MBG tidak hanya memberi manfaat langsung bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menciptakan siklus pembangunan yang saling menguatkan:
meningkatkan kesehatan generasi muda, menggerakkan ekonomi lokal, serta memperkuat ketahanan bangsa secara keseluruhan.
Dukungan Publik dan Pentingnya Pengawasan
Di titik inilah perdebatan mengenai program MBG seharusnya dilihat secara lebih utuh.
Bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan adanya program ini atau belum mendukung kebijakan strategis pemerintah, ada baiknya juga mempertimbangkan nasib para ibu rumah tangga yang kini menggantungkan penghasilan dari dapur MBG.
Demikian pula dengan para petani dan peternak yang selama ini menjadi pemasok bahan pangan bagi program tersebut.
Penulis mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak menilai program ini hanya dari satu sudut pandang saja.
Penting untuk melihatnya dari perspektif para pekerja dapur MBG, para petani, peternak, serta pelaku usaha kecil yang terlibat dalam rantai pasok program ini.
Program yang baik tentu perlu didukung bersama.
Namun pada saat yang sama, pengawasan publik tetap harus berjalan agar pelaksanaannya tetap transparan dan tepat sasaran.
Jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan, maka perbaikan harus dilakukan bersama-sama.
Pada akhirnya, dapur-dapur MBG tidak hanya menyediakan makanan bagi anak-anak sekolah.
Ia juga menjadi ruang kerja bagi ibu-ibu rumah tangga, menjadi pasar bagi petani dan peternak, serta menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi rakyat dari tingkat desa.
Karena itu, mari kita dukung program strategis pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sembari tetap mengawasi bersama pelaksanaannya.
Yang kurang kita perbaiki, yang salah kita luruskan, agar program ini benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Penulis:
JOKO ANSARI.,S.H.
Pengamat Ekonomi Kerakyatan
