Meulaboh – Lembaga Aspirasi Nasional Atjeh (LANA) meminta Bupati Aceh Barat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai laporan yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan adanya hubungan keluarga antara pengelola salah satu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan orang nomor satu di Kabupaten Aceh Barat tersebut.
Ketua LANA, Teuku Laksamana, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan kewajiban moral sekaligus bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terutama apabila isu yang berkembang menyangkut dugaan konflik kepentingan dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara.
“Ketika nama keluarga pejabat publik disebut dalam sebuah laporan organisasi pemantau antikorupsi, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk memperoleh penjelasan yang jelas dan transparan. Klarifikasi yang terbuka diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi maupun penurunan kepercayaan publik terhadap program pemerintah,” ujar Teuku Laksamana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut LANA, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang bertujuan memenuhi hak gizi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus sepenuhnya berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan bebas dari praktik nepotisme maupun konflik kepentingan.
LANA menilai, apabila benar terdapat hubungan kekeluargaan antara pengelola dapur MBG dengan kepala daerah, maka publik berhak mengetahui apakah proses penunjukan dilakukan sesuai mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya intervensi kekuasaan.
“Bupati harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada campur tangan jabatan maupun pengaruh politik dalam proses penentuan mitra pengelola dapur MBG. Program yang diperuntukkan bagi kepentingan anak-anak tidak boleh menimbulkan kesan menjadi ruang yang menguntungkan kelompok atau lingkaran keluarga tertentu,” tegasnya.
Dari perspektif hukum administrasi negara, LANA menekankan bahwa pejabat publik wajib menghindari setiap kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Prinsip tersebut merupakan bagian dari asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pemberantasan korupsi.
Karena itu, LANA mendesak Badan Gizi Nasional, Inspektorat, BPKP, Kejaksaan, serta Kepolisian untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari proses penunjukan yayasan atau mitra pelaksana, mekanisme pengelolaan anggaran, hingga operasional dapur MBG di Aceh Barat.
Menurut Teuku Laksamana, audit yang independen justru akan memberikan kepastian hukum dan melindungi semua pihak apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran.
“Apabila seluruh prosedur telah dijalankan sesuai aturan, maka hasil audit akan membersihkan nama semua pihak dari berbagai tuduhan. Namun apabila ditemukan adanya penyimpangan, maka penegakan hukum harus dilakukan secara objektif tanpa memandang hubungan keluarga, kedudukan sosial, maupun jabatan politik seseorang,” katanya.
LANA juga mengingatkan bahwa prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan publik, LANA meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat membuka informasi secara komprehensif mengenai mekanisme penetapan mitra MBG, dasar hukum penunjukannya, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
“Program MBG adalah program negara yang dibiayai oleh uang rakyat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk konflik kepentingan. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dijaga melalui keterbukaan dan kepatuhan terhadap hukum,” tutup Teuku Laksamana.
(Redaksi)
Catatan jurnalistik: Pemberitaan ini memuat pernyataan dan tuntutan dari LANA sebagai bagian dari kontrol sosial. Dugaan yang disampaikan bukan merupakan kesimpulan hukum dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah hingga terdapat klarifikasi resmi maupun hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang.
