Utang AS Rekor! Tembus Rp 476.800 triliun, 61 Kali Utang RI

REDAKSI

- Redaksi

Senin, 19 Juni 2023 - 06:53 WIB

20489 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TIMELINEINEWS | Jakarta – Utang pemerintah Amerika Serikat mencetak rekor baru pada Jumat (16/6) setelah tembus ke posisi US$ 32 triliun atau setara Rp 476.800 triliun (kurs Rp 14.900 per dolar AS). Angka tersebut setara dengan 125% produk domestik bruto (PDB) AS tahun 2022 lalu yang mencapai US$ 25,46 triliun.

Departemen Keuangan AS mencatat, besaran utang itu tercapai setelah sepekan Kongres AS menyetujui batas atas pagu utang yang selama ini ditetapkan sebesar US$ 31,4 triliun untuk sementara waktu diabaikan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai perbandingan posisi utang RI per akhir April mencapai Rp 7.850 triliun atau setara dengan 38% PDB. Artinya utang AS tersebut nyaris 61 kali lebih besar dari utang RI.

Dilansir The New York Times, bengkaknya utang itu masih menjadi bagian dari dampak tingginya belanja negara pemerintah AS untuk memerangi Pandemi Covid-19, di tengah melambatnya laju pertumbuhan ekonomi.

Partai Demokrat dan Republik di Kongres sama-sama menaruh perhatian terhadap besaran utang tersebut. Tapi mereka dilaporkan tidak memiliki itikad serius untuk menangani pengeluaran terbesar pemerintah, yakni untuk jaminan sosial dan kesehatan.

Mark Zandi, kepala ekonom Moody’s Analytics, mengatakan selama masa buntunya pembicaraan batas atas utang pemerintah atau debt ceiling pada Mei lalu, pemotongan pengeluaran yang diusulkan oleh anggota parlemen terbukti gagal mengatasi biaya program jaring pengaman sosial.

Zandi berpendapat, utang yang menggelembung ini adalah masalah terus-menerus yang perlu di atasi, seusai kesepakatan soal debt ceiling telah membuat AS terhindar dari kebangkrutan atau default sehingga potensi krisis bisa segera dicegah.

“Tapi tantangan fiskal jangka panjang yang menakutkan tetap ada,” kata Zandi dikutip dari The New York Times, Sabtu (17/6/2023).

Beberapa pakar dan pelaku ekonomi di AS sebetulnya telah meminta Kongres untuk membentuk komisi fiskal bipartisan untuk mengatasi penyebab jangka panjang dari utang nasional.

“Saat kita berpacu melampaui US$ 32 triliun tanpa ujung yang jelas, sudah lewat waktu untuk mengatasi pendorong fundamental utang kita, yang merupakan pertumbuhan belanja wajib dan kurangnya pendapatan yang cukup untuk mendanainya,” kata Michael A. Peterson, kepala eksekutif dari Peter G. Peterson Foundation.

Peterson Foundation menaruh perhatian serius tentang proyeksi yang menunjukkan Amerika Serikat akan menambahkan utang hingga US$127 triliun selama 30 tahun ke depan dan biaya bunga akan menghabiskan hampir 40 persen dari semua pendapatan federal pada 2053.

Menteri Keuangan Janet L. Yellen mengatakan sebaliknya, ia menganggap pemerintah sudah serius menangani masalah utang ini dengan mengeluarkan anggaran tahun ini untuk mengurangi defisit sebesar US$ 3 triliun.

Dia juga mengataka bahwa suku bunga cenderung menurun dalam jangka menengah, membuat beban utang lebih mudah dikelola.

Yellen turut menyinggu soal kebijakan pajak yang dipromosikan oleh Partai Republik akan memperburuk situasi fiskal.

“Mereka akan menguntungkan individu dan perusahaan kaya dan tidak melakukan apa pun untuk keluarga yang bekerja,” kata Yellen. “Itu tidak dibayar, dan itu akan memperburuk utang.” (ㅨ)

Sumber: CNBC Indonesia

Berita Terkait

Peacemaker Justice Award 2025: Menguatkan Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Indonesia
POPNAS 2025: Aceh Hanya Mampu Bawa Pulang Satu Perunggu, Sejumlah Laga Tinju Diwarnai Kontroversi Wasit
LMKN Terbuka Terima Masukan PRSSNI untuk Wujudkan Skema Royalti yang Adil Dan Realistis
Revolusi Komunikasi Publik Polri: SiPenmas, Inovasi Digital Untuk Bangun Kepercayaan Masyarakat
Bapas Palangka Raya Ikuti Diskusi Kelompok Rancangan Kebijakan pada Hari Kedua Rapat Koordinasi Implementasi KUHP Baru
Wagub Aceh Hadiri Rakornas TPAKD 2025, Dorong Penguatan Akses Keuangan Daerah
Fadhlullah Dorong Inspektorat Aceh Jadi Pengawas Aktif, Bukan Sekadar Pemeriksa
Nasir Djamil Minta Kapolda Sumut Tindak Tegas Imbas Kebijakan Bobby Nasution

Berita Terkait

Senin, 8 Desember 2025 - 04:45 WIB

Berangsur Surut Rutan Tanjung Pura Mulai Melakukan Pemulihan Area Sekitar Rutan

Senin, 8 Desember 2025 - 03:58 WIB

Diseminasi KI Di Pematangsiantar, Kemenkumham Sumut Tekankan Dukungan Regulasi Daerah untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual

Senin, 8 Desember 2025 - 03:44 WIB

DWP Kementerian Hukum Salurkan 150 Paket Bantuan Untuk Korban Banjir Di Medan

Minggu, 7 Desember 2025 - 23:31 WIB

Jubir Posko Bencana Hidrometeorologi Aceh Bantah Keras Berita Tempo: “Fitnah, Tidak Ada Intervensi Pemda!”

Minggu, 7 Desember 2025 - 22:57 WIB

Presiden Prabowo Tinjau Pemulihan Infrastruktur Aceh, Pastikan 97% Listrik Kembali Menyala

Minggu, 7 Desember 2025 - 15:46 WIB

Wagub Aceh Fadhlullah Tinjau Jembatan Awe Geutah yang Ambruk, Pemerintah Siapkan Jembatan Alternatif

Minggu, 7 Desember 2025 - 12:17 WIB

Bener Meriah — 12 Hari Pascabencana, Kondisi Daerah Masih Terisolir, Warga Hanya Butuh Listrik dan Bahan Bakar

Minggu, 7 Desember 2025 - 12:16 WIB

Koordinator TKSK Aceh: Dari Lapangan hingga Posko Banda Aceh, Pilar Sosial Bergerak Menjangkau Korban Banjir Aceh.

Berita Terbaru