Gubernur Aceh, H.Muzakir Manaf Saat Menyampaikan Beberapa Agenda Pemerintah Aceh kedepan, Rabu (15 April 2026)
TLii | BANDA ACEH — Gubernur Aceh H.Muzakir Manaf Yang akrab disapa Muallem, menegaskan bahwa anggaran program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak mengalami pemotongan, melainkan sedang dalam tahap evaluasi guna meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaannya.
Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan silaturahmi bersama tim pemenangan Mualem–Dek Fadh yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (15/4/2026).
Dalam pernyataannya, pemerintah menjelaskan bahwa langkah evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan program JKA dapat berjalan lebih tepat sasaran, khususnya dalam menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, evaluasi juga dilakukan agar pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien dan tidak tumpang tindih dengan program jaminan kesehatan lainnya.
Salah satu fokus utama dalam proses penataan ini adalah pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara program JKA yang dikelola oleh Pemerintah Aceh dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berada di bawah pemerintah pusat.
Selama ini, adanya irisan kewenangan antara kedua program tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran serta kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.
Melalui evaluasi yang sedang berlangsung, pemerintah berupaya memperjelas peran masing-masing pihak, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Penataan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara JKA dan JKN, sekaligus menghindari duplikasi pembiayaan layanan kesehatan.
Gubernur Aceh, H.Muzakir Manaf juga menekankan bahwa komitmen terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Oleh karena itu, kebijakan evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal.
Lebih lanjut, Mualem berharap masyarakat dapat memahami langkah yang diambil sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem secara menyeluruh.
Dengan tata kelola yang lebih baik, program JKA diharapkan mampu terus berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Aceh secara berkelanjutan.
Kegiatan silaturahmi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan berbagai elemen pendukung, sekaligus menyampaikan arah kebijakan yang sedang ditempuh.
Dalam suasana yang berlangsung hangat dan penuh keakraban, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan demi terciptanya sistem layanan kesehatan yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Aceh.*[]
