TLii..BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Pidie Jaya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos., ME menerima langsung dokumen opini WTP bersama 11 pemerintah kabupaten/kota lainnya di Aceh.
Kepala Perwakilan BPK Aceh, Andrie Yogama, menjelaskan bahwa pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Opini WTP yang diberikan BPK merupakan bentuk penilaian dan pernyataan profesional pemeriksa terhadap kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi menyampaikan bahwa capaian opini WTP ke-12 kali berturut-turut ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
Menurutnya, prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memperkuat sistem pengawasan internal guna menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.
“Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah. Kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” kata Sibral.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan, Pemkab Pidie Jaya juga akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan yang disampaikan BPK RI guna menyempurnakan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
Turut mendampingi Bupati Pidie Jaya dalam acara tersebut, Ketua DPRK Pidie Jaya A. Kadir Jailani, Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya Dr. Munawar Ibrahim, SKP., MPH., Asisten Administrasi Umum Helmi, S.STP., M.Si., Plt Kepala BKAD, Inspektur Jamian, M.Pd., Sekretaris DPRK Nasruddin, SE., MM., Kabag Prokopim M. Riza Andika, S.Sos., M.Si., serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Pidie Jaya.
Diraihnya opini WTP untuk ke-12 kalinya menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang lebih maju, adil, dan sejahtera bagi masyarakat.
Reporter: Zulkarnaini
