TLii | KAKANWIL KEMENKUMHAM SUMUT
15/12/2025
TIMELINES INEWS INVESTIGASI, Jakarta Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Kementerian Hukum sepanjang tahun 2025 dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, pada 15–18 Desember 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Menkum menegaskan bahwa alokasi anggaran Kementerian Hukum yang bersumber dari APBN, PNBP, serta sumber pendapatan lainnya harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung transformasi birokrasi. Salah satu fokus utama adalah transformasi digital, dengan alokasi anggaran hampir setengah triliun rupiah guna membangun platform digital sebagai fondasi birokrasi yang modern, efektif, dan berkeadilan.
Mengusung tema “Wujudkan Hukum Berkeadilan melalui Layanan Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045”, Menkum menyampaikan apresiasi khusus kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) atas peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual yang mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.
Menkum mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat pertama Indikasi Geografis (IG) di kawasan ASEAN. Selain itu, Uni Eropa telah membuka akses bagi 72 produk Indikasi Geografis Indonesia untuk masuk ke pasar Eropa.
Menkum mendorong Kantor Wilayah agar terus menggali potensi IG daerah dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, termasuk mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual.
Dalam arahannya, Menkum juga menekankan filosofi kepemimpinan berbasis kinerja.
“Berikan kepada saya kerja yang lebih dari orang kebanyakan, itu cara saya mengapresiasi. Siapa yang bekerja lebih, saya akan istimewakan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, mengajak seluruh jajaran untuk menindaklanjuti visi dan misi Menteri Hukum secara konsisten agar target kinerja kementerian dapat tercapai secara optimal.
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, mengapresiasi sinergi seluruh insan pengayoman dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut atas temuan AKIP dan BPK, serta menyebut kompetensi dan kolaborasi sebagai kunci peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dari sisi regulasi, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, menyoroti tantangan over regulasi dan memperkenalkan Law Analyzer berbasis Artificial Intelligence (AI) sebagai alat bantu penyusunan regulasi yang lebih efektif dan berkualitas.
Sementara itu, Direktur Jenderal AHU, Widodo, menyampaikan bahwa layanan apostille tengah didesain agar lebih dekat dengan masyarakat, khususnya dalam pencetakan sertifikat apostille tanpa harus selalu ke Kantor Wilayah. Ia mengajak seluruh jajaran Kanwil untuk bersatu sebagai satu keluarga besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Direktur Jenderal KI, Hermansyah Siregar, menambahkan bahwa pendaftaran Indikasi Geografis mengalami peningkatan signifikan. Ke depan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum akan diperkuat untuk melayani formalitas paten, merek, dan desain industri dengan dukungan analis KI dari DJKI, serta pembentukan sentra KI di perguruan tinggi dan Mal Pelayanan Publik.
Arahan strategis juga disampaikan oleh Ketua Steering Committee sekaligus Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, yang menekankan pentingnya penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) turunan dari Perjanjian Kinerja serta evaluasi berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa ASN tetap dituntut bekerja maksimal meskipun terdapat kebijakan pemblokiran anggaran.
Pada kesempatan tersebut turut disampaikan capaian kinerja Kementerian Hukum, antara lain Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 90,40, serta capaian unggul pada Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang hanya diraih oleh delapan kementerian/lembaga.
Sebagai penutup, Andry Indrady mengungkapkan bahwa Superapps Kementerian Hukum direncanakan akan diluncurkan pada awal Januari 2026 sebagai wujud integrasi layanan digital. Output utama kegiatan ini meliputi Laporan Capaian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025 dan Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026.
“Jangan kehilangan semangat dan harapan, karena itulah yang memberikan kekuatan untuk mencapai cita-cita kita,” pungkasnya.
(***)
