Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Kanwil Kemenkum Sumut Ikuti Kick Off Meeting Penyusunan Renstra dan Peta Proses Bisnis

RULI SISWEMI

- Redaksi

Selasa, 29 April 2025 - 21:08 WIB

5024 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TLii | SUMUT KAKANWIL KEMENKUMHAM

29/04/2025

TIMELINES INEWS INVESTIGASI, Medan Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Ignatius Silalahi mengikuti kegiatan “Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum 2025-2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum”, secara virtual melalui Zoom Meeting yang bertempat di Ruang Kerja Kakanwil. (29/04/25)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kegiatan diawali dengan pengarahan dari Sekretaris Jenderal Kemenkum RI, Nico Afinta yang menyampaikan Renstra K/L adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 (lima) tahun dimana penetapannya diikuti dengan penyelarasan proses bisnis dan turunannya hingga SOP di lingkup Kemenkum. Kemenkum juga berperan dalam mewujudkan Asta Cita di prioritas nasional dimana Kemenkum berperan langsung di Reformasi Hukum, Pembangunan Hukum, Penegakan Hukum, dan Pelayanan Hukum Kemenkum. Nico juga menjelaskan Rumah Strategis Kementerian Hukum 2025-2029 yang memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya pengarahan dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang mengharapkan Renstra yang terbentuk menjadi renstra yang diadopsi pembangunan tematik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN).

Acara ditutup dengan Audensi Renstra dengan beberapa Kanwil yaitu Kanwil Sumsel, Kanwil Banten, Kanwil NTB dan Kanwil Kalsel. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kanwil Kementerian Hukum seluruh Indonesia. Turut mengikuti kegiatan dari Kanwil Sumut, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Ferdiansyah, Kadiv Pelayanan Hukum Sahata Marlen Situngkir, serta Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumut, Pungkasnya.

https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/wujudkan-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-kanwil-kemenkum-sumut-ikuti-kick-off-meeting-penyusunan-renstra-dan-peta-proses-bisnis

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera

(***)

Berita Terkait

Kolaborasi PT PPK-PT PIL Kuatkan Konektivitas Logistik, Dorong Pertumbuhan Industri di Kuala Tanjung
Petani Keluhkan Kelangkaan Pupuk Subsidi Di Kelurahan Perbangunan Sei Kepayang
Kalapas Pancur Batu Tribowo Ucapkan Jadikan Semangat Hijrah Pendorong Kontribusi Positif Di 1 Muharram 1448 H
Jalu Yuswa Panjang: Ucapkan 1 Muharram 1448 H Momentum Introspeksi & Perkuat Pengabdian Pemasyarakatan
Bapas Kls I Medan Kriston Napitulu Ucapkan 1 Muharram 1448 H Jadi Momentum Refleksi & Perkuat Pelayanan Humanis
Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H, Karutan Tanjung Pura Ajak Tingkatkan Keimanan Dan Pererat Silaturahmi
14.967 Penumpang Dilayani KAI Divre I Sumut Saat 1 Muharram 1448 H, KA Sribilah Fakultatif Kembali Beroperasi
Semester I 2026, Polres Simalungun Ringkus 69 Tersangka Kejahatan 3C dan Bongkar Perdagangan Satwa Dilindungi

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 10:47 WIB

Bukan Sekadar Modal, LANA Minta Investasi Beri Manfaat Nyata

Jumat, 5 Juni 2026 - 12:04 WIB

Ada Apa di Balik Program MBG Aceh Barat? LANA Desak Kejari Aceh Barat Usut Program MBG, Dugaan Mark Up dan Kelebihan Bayar Jadi Sorotan

Sabtu, 30 Mei 2026 - 12:29 WIB

LANA-Ibadah Bukan Kewajiban Birokrasi

Senin, 18 Mei 2026 - 15:46 WIB

LANA Apresiasi Mualem Cabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA

Sabtu, 16 Mei 2026 - 14:50 WIB

LANA Desak Kejari Aceh Barat Bongkar Mafia Tambang Ilegal dan Usut Penjualan Emas Hasil Kejahatan Lingkungan

Kamis, 14 Mei 2026 - 14:03 WIB

LANA Desak DPRA Gunakan Hak Interpelasi terhadap Gubernur Aceh, Soroti Polemik JKA dan Pergub Kontroversial

Minggu, 3 Mei 2026 - 15:10 WIB

LANA Soroti Kinerja Penanganan Banjir, Desak Evaluasi Kepemimpinan Bupati Aceh Barat

Minggu, 3 Mei 2026 - 14:53 WIB

LANA Kritik Bupati Aceh Barat, Nilai Penanganan Banjir Minim Inisiatif

Berita Terbaru